Bahwa ADIPURA itu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai bonus

Bahwa ADIPURA itu bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai bonus untuk pengakuan atas usaha menjaga kebersihan dan keteduhan sebuah Kabupaten/Kota itu benar, dan absoulutly saya setuju dengan statemen ini.

Sebuah essai di koranbanjar.net yang ditulis dan dibagikan oleh Dony alias Dodon sangat menarik untuk saya baca, dan pun setelah membacanya saya langsung tertarik juga untuk membahasnya wakwkakwaw. Tulisan dengan judul “Adipura Hanya Dijadikan Sebagai Komoditas Politik” ini memang cukup jeli mengupas kisah usaha mendapatkan penghargaan Adipura bagi Pemerintah Daerah, meski pada awal-awalnya banyak mengkritisi langkah-langkah Pemerintah Daerah, toh pada bagian akhir Dodon juga turut menyumbangkan pikiran untuk keberlanjutan esensi dari Adipura ini sendiri.

Mari kita lihat dari paragraf ke 9 dan 10 tulisan tersebut.

Dalam upaya meraih penghargaan Adipura, pemerintah kabupaten atau kota berorientasi secara instan pada lingkungan dan melakukan berbagai aksi pro lingkungan yang katanya telah melibatkan dan bekerja sama dengan masyarakat. Kegiatan bersih-bersih pun menjadi mendadak kerap dilakukan dengan skenario berbagai tema serta propaganda publikasi.

Nyatanya, kegiatan bersih-bersih yang biasanya diakui sebagai aksi peduli lingkungan itu hanyalah manipulasi dari sebuah upaya yang pada praktiknya hanya bertujuan tunggal, yaitu sebuah pencapaian demi mendapatakan penghargaan Adipura. Sehingga dalam upaya mendapakan penghargaan Adipura, para kepala daerah membuat berbagai program dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit untuk menjadikan daerahnya bersih dan teduh. Terkadang program itupun terkesan dipaksakan dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Bahkan tak jarang dipersepsikan negatif karena dianggap merugikan masyarakat kecil. Penggusuran para pedagang kaki lima dan warung-warung serta pembersihan jalan protokol, pasar dan tempat-tempat yang menjadi titik pantau dalam penilaian Adipura pun menjadi sering terdengar.

Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di Kabupaten tercinta kita, Barito Kuala ini. Sejak Adipura mulai “muncul” kembali di jaman reformasi tahun 2002 hingga 2016, rasanya kita belum pernah mendapat Piala Adipura ini, walaupun kalau piagam-piagam nya mungkin sudah sering. Tetapi Penghargaan Adipura yang berbentuk “piala” asli, tentu saja kita baru meraihnya di tahun 2017 silam.

Bagaimana kita bisa meraih penghargaan itu? ya kurang lebihnya seperti yang diceritakan dalam tulisan Dodon tersebut, Kabupaten Barito Kuala mulai menggarap dan menghias TPA Tabing Rimbah sebagai TPA yang cantik dan menciptakan sistem pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi. Saya yakin hasil penilaian terhadap TPA Tabing Rimbah ini amat tinggi, dibandingkan kalau kita “menyerahkan” TPA Marabahan yang letaknya di Jalan menuju Barambai itu untuk dinilai, wkawkakwkawkaw.

Kemudian ramainya aksi bersih-bersih yang diinisiasi oleh Instansi pemerintah, hingga muncul yang namanya Forum Komunitas Hijau (FKH) yang jadi partner Pemkab dalam melakukan aksi peduli lingkungan alias bebarasih.

Lalu ada pula kegiatan penggusuran PKL, penertiban Warung, pembersihan jalan protokol dan di titik-titik penilaian lainnya.

Sekarang jika dihubungkan dengan tulisan sdr Dodon kalau “Nyatanya, kegiatan bersih-bersih yang biasanya diakui sebagai aksi peduli lingkungan itu hanyalah manipulasi dari sebuah upaya yang pada praktiknya hanya bertujuan tunggal, yaitu sebuah pencapaian demi mendapatakan penghargaan Adipura” tentu saya agak sedikit kurang sependapat.

Mengapa saya kurang sependapat atas kalimat tersebut?

Karena, kaini don lah, sepanjang apa yang kita rasakan selama menjadi warga Barito Kuala, kegiatan gotong royong bersih-bersih itu tentu jarang terjadi. Pun jika terjadi hanyalah dalam rangka momen tertentu, misalnya pada waktu bulan-bulan Agustus menyambut Hari Kemerdekaan RI, atau di akhir tahun menyambut Hari Jadi Kabupaten. Selepas itu biasanya berjalan dengan apa adanya, dengan pasukan kuning yang bekerja menyapu jalan, memotong rumput dan mengangkut sampah dengan Truk-truk menuju TPA. Dan ini berjalan terus menerus bertahun-tahun sebagai sebuah budaya ditempat kita, tanpa ada rasa dan keinginan untuk mendapat lebih dari sekedar rutinitas harian.

Nah, pada suatu momen Pemerintah Daerah kita mungkin juga malu kalau daerah lain sudah banyak yang dapat piala Adipura, masa kita bertahun-tahun cuma dapat lembaran piagam nya saja. Di titik inilah harus ada aksi nyata dan “ekstrim” daripada kebiasaan sebelumnya, maka lahirlah beragam aksi seperti diatas.

Apakah ini mencerminkan “manipulasi dari sebuah upaya yang pada praktiknya hanya bertujuan tunggal mendapatkan Adipura” saja? tentu saja tidak. Karena pada prinsipnya peran Pemerintah Daerah adalah menginisiasi gerakan-gerakan tersebut. Lalu apakah penggunaan dana-dana yang besar untuk mendukung kegiatan ini salah? Saya rasa tidak tepat juga kalau disebut salah, karena memang begitulah tanggung jawab sebagai pemerintah terhadap wilayahnya.

Memang sepertinya bisa disebut “instan”, karena dengan langkah-langkah ini kita akhirnya bisa mendapat Adipura tahun lalu, dan coba diulangi ditahun ini. Namun menurut saya justru hebat, karena “instan” nya manjur, langsung dapat piala wkakwkawkakw.

Untuk selanjutnya memang kita tidak bisa bersandar pada “keinstanan” ini, harus ada upaya menyeluruh dan berlanjut. Karena seperti yang dikatakan Dodon “esensi dibalik penghargaan mulia Adipura seharusnya dimaknai sebagai pendorong penyelesaian berbagai isu permasalahan lingkungan hidup“, artinya kita harus bisa menciptakan BUDAYA MASYARAKAT BERSIH, bukan cuma menciptakan KOTA YANG BERSIH saja.

Beberapa poin yang disampaikan Dodon sebagai jawaban atas kritiknya juga saya rasa amat sangat benar, yaitu :

1. pemerintah daerah harus mempunyai program edukasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan

2. pemerintah daerah juga harus melakukan kampanye dengan propaganda melalui media komunikasi

3. pemerintah daerah harus menerapkan penegakan hukum dengan mempunyai regulasi serta aturan yang jelas tentang kebersihan lingkungan dan perilaku masyarakat yang dapat mencermari lingkungan.

Memang semuanya harus menyadari bahwa yang penting itu bukan cuma Piala Adipura-nya saja, melainkan perilaku masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi atas kebersihan lingkungannya.

Meskipun terkesan instan, toh nyatanya program-program kegiatan kebersihan tersebut sedikit demi sedikit menyadarkan masyarakat bahwa hal itu tidaklah bisa jadi sandaran selamnya. Buktinya? buktinya adalah tulisan Dodon tersebut,artinya telah tumbuh kesadaran dalam dirinya, mungkin juga warga masyarakat yang lain,  sebagai warga masyarakat Batola, yang cinta akan Bumi Ije Jela, peduli dengan petak danum-nya, memberikan inspirasi bagi kita semua, bahwa “… untuk pemerintah daerah, seharusnya Adipura dimaknai hanya sebagai bonus. Karena sejatinya yang terpenting dalam menuju kota yang bersih dan teduh sesuai dengan kriteria penilaian Adipura adalah harus memiliki masyarakat yang mempunyai perilaku dan kepedulian akan pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih terlebih dahulu.”

Jadi pada intinya, sebenarnya saya setuju dengan maksud dan tujuan tulisan sdr Dodon bahwa Pemerintah Daerah harus memikirkan bagaimana menciptakan budaya bersih itu hadir dalam diri masyarakat, bukan hanya sekedar mengejar piala Adipura, namun jika menyebut kalau usaha meraihnya hanyalah sekedar komoditas politik belaka tentu saya kurang setuju statmen ini, (dan jangan sampai Pemerintah Daerah kita berfikir seperti ini wakwkakwakw) Karena apapun dan bagaimanapun langkah Pemerintah Daerah, tentu pada dasarnya ingin mewujudkan Kabupaten/kota yang bersih sekaligus menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, meskipun harus dipancing dengan langkah-langkah “instan” hahahahhaa.

Hormat saya untuk sahabat baik saya, Dodon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *