Diary ITE-6 : 2nd Day, Virtual Local Area Network, solusi kesemerautan Jaringan

Ini sebenarnya curhat saja, karena kebetulan inilah yang terjadi di kantor saya, dan di Kabupaten saya. Banyak biaya yang terbuang hanya untuk bisa mengakses aplikasi yang berhubungan dengan pekerjaan di dalam Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang padahal bisa disatukan dalam 1 jaringan, tapi pada kenyataannya beragam perangkat, untuk beragam kegunaan. INEFISIENSI adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya.

Hal wajib yang harus dipakai di setiap SKPD adalah SIMDA Keuangan, aplikasi wajib buat bendahara keuangan. Lalu ada SIMDA BMD itu mainannya para bendahara barang, lalu ada RFK Online ini tugasnya para Kasubbag Keuangan (dan Perencanaan/program), belum lagi kalau mau internetan harus terhubung ke gateway di Dishubkominfo. Kita ambillah 4 hal ini sebagai bahan pembahasan.

Untuk bisa mengakses Simda keuangan dan RFK Online, setiap SKPD harus terhubung ke BPKAD via Wireless, ini memerlukan 1 perangkat antena penerima di SKPD A.

Kemudian kalau mau mengakses SIMDA BMD, harus nambah lagi 1 perangkat antena penerima. Padahal servernya Simda Keu, RFK Online dan SIMDA BMD itu ada dalam  1 kantor, BPKAD. Ini saja sudah merepotkan karena untuk 1 arah yang sama mesti sediakan 2 antena.

Lalu kalau mau internet-an, SKPD A harus terhubung dengan jaringan Dishubkominfo. Ini perlu Perangkat penerima lagi yang terpisah dari antena-antena 1 dan 2 tadi.

Padahal, semestinya kan jaringannya bisa disatukan, lalu dibuat pengaturan Virtual LAN untuk masing-masing pengguna sehingga cukup 1 perangkat penerima di SKPD, semuanya bisa terhubung dan bisa bekerja.

Dengan 3 antena bergentayangan di atas (outdor) itu sebenarnya punya resko besar karena kalau ke 3-3 nya tersambar petir matilah kita. Berapa duit yang terbakar, anggaplah perangkatnya 3 juta berarti 3×3 ya 9 juta melayang. Sementara kalau cuma 1 kan hanya 3 juta tuh yang hangus dimakan api.

Tapi ya sudahlah semoga nantinya dengan kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika menurut perda yang baru sesuai dengan amanat PP No 18 Tahun 2016 maka masalah egosektoral seperti ini dapat dimimimalisir dan dapat meningkatkan efisiensi keuangan di daerah kita.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *