Ketika Hibah pada KNPI Kalsel dinilai “Tidak Jelas”

1-13-jpg-gambar-jpeg-image-2835-x-3780-piksel-skala-17Sebuah headline di harian KALSELPOS pada hari selasa, 20 September 2016 kemaren cukup menarik perhatian saya. Dengan tulisan besar berwarna biru terpampang judul “Dana Hibah 1M di KNPI Tidak Jelas”. Banyak pertanyaan yang muncul dikepala saya pada saat membaca judul itu, belum lagi pas membaca beritanya yang tidak memuaskan saya pribadi untuk memahami dan menelaah kata-kata “tidak jelas” dalam berita ini, maka akhirnya saya coba-coba mencari referensi sebagai pembanding bagaimana sih ceritanya sampai sebuah “organisasi” bisa mendapat dana dari APBD dan kemana harus bertanggung jawab setelah mendapat dananya?.

KNPI Kalsel yang bisa mendapat kucuran dana APBD sebesar 1 M tentu luar biasa, apalagi yang namanya dana hibah jaman sekarang amat sangat selektif sekali penyalurannya setelah banyak kasus-kasus Kepala Daerah yang terjerat dana hibah. Mendapat dana 1 Milyar berarti KNPI memang dipercaya dan diyakini memerlukan dana sebesar itu, sekaligus mampu untuk mempertanggungjawabkan penggunannya. Untuk ini saya harus beri aplouse dan jempol buat KNPI Kalsel.

Bagaimana caranya hingga KNPI Kalsel bisa dapat dana 1 M itu? Saya tidak tahu, jelas sudah jawabannya, karena saya bukan anggota apalagi pengurus KNPI, dan saja bukan pegawai Pemprov Kalsel yang mengurusi pencairan dananya. Hanya saja saya disini mencoba memberi perbandingan bagaimana sih proses cairnya dana hibah APBD itu ke suatu badan/organisasi sebagaimana yang saya tau dan saya lihat sehari-hari di tempat saya.

Sebuah organisasi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dipertimbangkan mendapatkan hibah dari APBD. Misalnya usia organisasi (> 3 Tahun), sah dan terdaftar di lembaga pemerintah yang berwenang, dan lain-lainnya sesuai ketentuan masing-masing daerah.

Proses pertama bagi organisasi ini adalah membuat proposal bantuan/hibah dana kepada Kepala Daerah, yang oleh kepala daerah bisa di acc bisa juga di tolak. Dalam proposal itu ada rincian dana yang direncanakan untuk digunakan. Misalnya dalam 1 tahun akan mengadakan lomba sepeda hias dengan biaya 10 juta, kemudian atk sekretariat organisasi 10 juta, sehingga total yang diminta adalah 20 juta. Jika berkas-berkas proposal ini clear dan di acc oleh kepala daerah, maka selanjutnya dibuatlah NPHD alias Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pihak Pemda dengan organisasi tersebut.

Atas dasar NPHD, proposal yang di acc dan kelengkapan lainnya tersebut kemudian akan diproses oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diproses sehingga terbitlah SP2D alias surat perintah pencairan dana kepada Bank untuk memindahbukukan uang senilai yang tersebut dalam SP2D tersebut dari rekening kas umum daerah kepada rekening organisasi yang bersangkutan. Sampai disini selesai lah tanggung jawab Pemerintah daerah (untuk sementara).

Bagaimana pertanggungjawaban selanjutnya? pada kebiasaannya pada akhir tahun anggaran PPKD akan menerima laporan-laporan penggunaan dana tersebut dari para pihak yang menerima. Dari laporan itu kelihatan arus penggunaannya dan biasanya sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam proposal sebelumnya, misalnya seperti contoh tadi

lomba sepeda hias 10 juta dengan rincian

  • hadiah 5 juta,
  • snack 3 juta
  • Sewa Panggung + tenda 2 juta

ATK Sekretariat 10 juta dengan rincian

  • kertas HVS 10 box Rp 2,5 juta
  • Pulpen 2,5 juta
  • Penghapus 3 juta
  • Tipe X 2 juta

 PPKD selaku pengelola keuangan daerah telah selesai tanggung jawabnya bahwa mereka telah menyalurkan dana sebesar Rp 20 juta dan telah diterima pertannggung jawab organisasi tsb sebanyak 20 juta. Auditor / pemeriksa misalnya Inspektorat atau BPK tentu bisa melihat dan menilai bahwa pengeluaran 20 juta dari APBD tersebut memang diterima oleh organisasi tersebut 20 juta. Lain hal nya kalau ternyata oknum pemda nya malah minta fee 5 juta, ya kalau dilaporkan oleh organisasi tersebut kalau cuma menerima 15 juta beres lah urusannya ke polisi, jaksa dan pengadilan haahahahh.

Sekarang kembali ke masalah KNPI Kalsel. Bagaimana menilai 1 M itu tidak jelas? yang jelas harus dilihat rencana dalam proposalnya seperti apa, kemudian realisasi-realisasinya seperti apa. Kalau katanya seperti di berita tersebut uangnya dibagi-bagikan dengan OKP-OKP dibawah KNPI tentu lihat apa rencananya seperti itu, lalu seperti apa SOP atau AD/ART nya, jika memang hal itu sudah direncanakan dan sesuai peruntukan tentu ini bukanlah sesuatu yang “tidak jelas”.

Bagaimana dengan tanggapan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yazidi Fauzi bahwa mereka sudah dapat laporan global tentang dana tersebut namun masih belum rinci? Ah, ini lah pentingnya proses pencatatan urusan perbendaharaan alias urusan duit. Apalagi urusan dut 1 M, 1 M itu nolnya saja ada 9. Menulisnya gini = Rp 1,000,000,000. Sebagaimana bendahara pemerintah, khususnya bendahara pengeluaran di daerah pasti sangat faham dan mengerti bagaimana menguraikan rincian anggaran tersebut menjadi bukti-bukti pengeluran yang berupa kuitansi serta nota dan dicatat banar-benar secara sistematis sehingga dapat dibaca dan difahami informasi yang ada dalam catatan tersebut.

Apa yang semestinya perlu diperbaiki oleh masing-masing pihak supaya hal-hal “tidak jelas” seperti ini terjadi?

  • DPRD dan Pemda sudah semestinya memiliki SOP dan ketelitian yang tinggi dalam “menghadapi” dana-dana hibah. Dengan prosedur yang baik dan dijalankan secara baik maka permasalahan yang mungkin terjadi dapat diminimalisir sekaligus ditanggulangi
  • Organisasi-organisasi penerima Hibah mestinya lebih terbuka dalam pengelolaan dana hibah dengan para anggotanya, baik sebelum menerima, pada saat sudah menerima, dan pertanggungjawabannya.
  • Perlu memilih dan memiliki SDM yang baik untuk penanggungjawab masalah-masalah keuangan apalagi yang jumlahnya besar dan ditunjang dengan sistem yang baik pula untuk mempermudah pertanggungjawabannya.

yah begitulah beberapa hal yang sebenarnya ingin saya ketahui dari berita tersebut, sayang memang isi beritanya tidak selengkap apa yang semestinya perlu diketahui. Dengan demikian akan banyak muncul persepsi dari para pembaca, padahal untuk kelas pembaca seperti saya lebih menyukai berita yang lengkap dari A-Z agar tidak salah dalam menilai dan memandang permasalahannya.

Baiknya pada berita-berita seperti ini perlu adanya 2 sisi yang berimbang agar pemahaman pembaca bisa menyeluruh, kemudian kepada KNPI Kalsel sebaiknya menyediakan media-media penyambung informasi misalnya sebuah website sehingga kiprah KNPI dapat dilihat oleh masyarakat dan pertangungjawaban keuangan pun dapat dipublish disana sehingga semuanya dapat membaca dan menilai agar tidak ada lagi “tidak jelas” yang sungguh-sungguh sangat tidak jelas seperti ini.

kalselpos 20/9/2016
kalselpos 20/9/2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *