Tentang Pemangkasan APBN/APBD, Penundaan Transfer DAU dan Sertifikasi Guru (Bag. III)

Sertifikasi Guru
Sertifikasi Guru

Setelah memahami konsep APBN/APBD dan hubungan antara Belanja Negara di APBN dengan Anggaran Pendapatan / Penerimaan di Struktur APBD serta hubungannya dengan Dana Alokasi Umum (DAU) kini kita berpindah fokus ke masalah sertifikasi Guru. Kabarnya pagu tunjangan profesi guru dalam APBN Perubahan yaitu Rp 69,762 triliun. Bila dipotong, uang insentif tinggal Rp 46,4 triliun. Selain itu, dana tambahan penghasilan guru juga dipangkas Rp 209,1 miliar dari pagu Rp 1,02 triliun sehingga tersisa Rp 811,4 miliar. Dengan adanya kabar pemotongan anggaran Sertifikasi Guru ini banyak guru-guru yang khawatir tidak mendapat dana sertifikaasi lagi, benarkah demikian?

Langsung saja saya berikan gambaran ringkas ilustrasi dana Sertifikasi Guru ini. Dalam APBN dianggarkan dana sertifikasi guru untuk 20 orang masing-masing Rp 1,000,000. Sehingga totalnya adalah Rp 20,000,000. Kemudian dalam perjalannnya ternyata tahun ini ada 2 guru yang pensiun, dan 3 orang belum lulus sertifikasi sehingga tidak perlu dibayar sertifikasinya. Artinya yang semula 20 orang berkurang menjadi 15 orang saja yang perlu dibayarkan sertifikasinya. Dengan demikian artinya dana yang perlu dikeluarkan hanya Rp 15,000,000 dan Rp 5,000,000 nya itulah yang dipotong. Apakah pemotongan anggaran ini menzholimi guru-guru? tidak. Apakah hak-hak guru menjadi tidak terpenuhi? tidak juga bukan?.

Jadi intinya pemotongan anggaran ini hanya pengetatan saja, yang mana-mana yang tidak perlu ya tidak usah di anggarakan. Sehingga APBN dan APBD itu menjadi lebih realistis sesuai kebutuhan riil, bukan hanya sekedar perkiraan angka dan keinginan belaka.

Kementerian Keuangan mengumumkan rencana pemangkasan tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Pemangkasan ini merupakan bagian dari penghematan transfer ke daerah sebesar Rp 70,1 triliun. “Saya harap ini bukan berarti kami tidak memihak mereka. Dana itu berlebihan (over budgeting),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 25 Agustus 2016.

Menurut Sri Mulyani, pemotongan tunjangan profesi bagi guru dilakukan menyesuaikan  dengan data jumlah guru di lapangan. Sebab, jumlah guru yang berhak menerima tunjangan profesi tak sesuai dengan jumlah saat penganggaran. “Gurunya memang tak ada, atau ada gurunya tapi belum bersertifikat profesi sehingga tak bisa kami beri tunjangan,” katanya.sumber : tempo

Jadi tidak perlu lah membuat gusar para guru dengan isu-isu tak berdasar, biasanya mencari informasi lebih lanjut jangan menangkap omongan sepotong-sepotong kalau ternyata salah arti dan akhirnya membuat ribut banyak orang.

Demikianlah sekedar uneg-uneg saya mencermati berita yang seliweran di beranda FB saya, yang isinya bikin resah gelisah saja padahal belum tentu benar adanya. Terima kasih sudah membaca dan saya tidak memaksa anda untuk percaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *