Tentang Pemangkasan APBN/APBD, Penundaan Transfer DAU dan Sertifikasi Guru (Bag. II)

DAU dan GAJI
DAU dan GAJI

Lalu dengan berita penundaan transfer DAU oleh pemerintah pusat ke daerah apa benar daerah-daerah itu tidak gajian? Astagfirullah kesimpulan macam apa itu? Gaji itu cuma salah satu komponen belanja dalam DAU, selain itu banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang juga termasuk dalam DAU. Dan dana DAU di daerah-daerah itu bukan nya habis. Ingat, bukan habis, jadi dananya masih ada dan masih cukup lah buat menghidupi daerah disana.

Bag. II Penundaan Pencairan DAU

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di setiap masing-masing wilayah/daerah.

Belanja apa yang menggunakan dana DAU?  Hampir sebagian besar belanja di daerah menggunakan dana DAU. Pasangan DAU adalah DAK / Dana Alokasi Khusus. Apa bedanya DAU dan DAK? Secara sederhana, bisa diilustrasikan Presiden memberi uang ke Bupati Rp 20,000. Dengan catatan Rp 15,000 terserah mau beli apa, tapi Rp 5,000 nya untuk beli semir sepatu. Rp 15,000 dalam cerita tadi bisa diibaratkan adalah DAU alias dana yang suka-suka daerah mau buat apa. Sementara Rp 5,000 nya adalah DAK yang penggunaannya sudah diatur dan harus mengikuti aturan itu.

Bagaimana realisasi di daerah? DAU itu adalah dana yang digunakan untuk belanja pegawai, misalnya Gaji, Tunjangan, Service Kendaraan Dinas, beli ATK, biaya Fotocopy, service AC, perbaikan genset atau membangun gedung kantor. Kalau DAK? DAK itu sudah ada “tujuannya” misalnya DAK Pendidikan Pembangunan sarana Fisik, artinya Pemerintah Pusat “memerintahkan” daerah untuk membangun ruang kelas baru bagi sekolah, atau membangun perpustakaan dengan dana DAK tadi. Misalnya diberi DAK Pembangunan perpustakaan 100 juta, ya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mesti membangunkan perpustakaan di SMP senilai 100 juta. Apakah jika ternyata dana yang terpakai cuma 90 juta lalu sisanya bisa untuk ganti olie mobil dinas? tidak bisa. DAK is DAK, DAU is DAU.

Lalu dengan berita penundaan transfer DAU oleh pemerintah pusat ke daerah apa benar daerah-daerah itu tidak gajian? Astagfirullah kesimpulan macam apa itu? Gaji itu cuma salah satu komponen belanja dalam DAU, selain itu banyak pengeluaran-pengeluaran lain yang juga termasuk dalam DAU. Dan dana DAU di daerah-daerah itu bukan nya habis. Ingat, bukan habis, jadi dananya masih ada dan masih cukup lah buat menghidupi daerah disana. Ingat berita Dana Daerah yang mengendap di Bank ? Itu adalah bukti uang nya ada, belum dipakai, jadi aman saja.

Begini ilustrasinya : Daerah A total Pendapatannya dari DAU adalah 400 juta. Jadi dalam setahun dia akan dapat duit DAU adalah 400 juta. Dana DAU tidak diberikan langsung plok 400 juta itu pada awal tahun, tetapi masuk per tahap. Misalnya per triwulan adalah 100 juta. Jadi Jan-Feb-Mar diberi modal 100 juta, Apr-Mei-Jun dapat lagi kiriman 100 juta, Jul-Agt-Sep masuk 100 juta lagi dan untuk Okt-Nov-Des dapat 100 juta, sehingga total ada 400 juta nantinya. Selama ini penggunaan dana yang 200 juta (jan-jun) baru terpakai 50 juta, masih ada sisa 150 juta.

Darimana Pemerintah Pusat (Cq. Kementerian Keuangan) bisa tau yang cuma terpakai cuma 50 juta? ya jelas setiap bulan dan utamanya pada akhir semester I / bulan juni ada yang namanya rekonsiliasi, disana setiap daerah melaporkan penggunaan dananya selama 6 bulan ini. Dari sana lah kemenkeu bisa tau ooo…dana daerah ini masih banyak di Bank, dana ini belum terpakai juga dan perhitungan-perhitungan sampai akhir tahun dapat diasumsikan dari perhitungan tengah tahun tadi.

Apalagi gaji yang keluarnya jelas setiap bulan, sehingga dapat dihitung dan diperkirakan kalau pada 6 bulan pertama cuma habis 10 juta, berarti sampai desember nanti paling terpakai jadi 20-25 juta. Dengan demikian maka meskipun pemerintah pusat menahan transfer DAU ke Daerah, hal ini tidaklah mengganggu siklus APBD di daerah secara signifikan, pemerintah pusat itu sudah berhitung kok, tidak mungkin ada ketidakadilan ada daerah yang bisa gajian sementara daerah lain pegawainya tidak gajian. Sungguh “ilusi” yang sangat tidak mendasar jika isu-isu tidak gajian itu muncul di media-media tanah air sekarang.

One thought on “Tentang Pemangkasan APBN/APBD, Penundaan Transfer DAU dan Sertifikasi Guru (Bag. II)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *