Tentang Pemangkasan APBN/APBD, Penundaan Transfer DAU dan Sertifikasi Guru (Bag. I)

APBN
APBN

Ah, rasanya sudah sekian lama saya tidak menulis tentang dunia “perbendaharaan” di blog ini. Padahal dulu niatnya ingin mencatat dan bercerita tentang dunia keuangan negara sesuai dengan lingkup kerja saya sekarang, namun kemaren-kemaren berubah setelah isu Pilkada Batola 2017 banyak kesasar di blog ini. Kembali ke intinya, Reshufle Kabinet Kerja Jokowi-JK terakhir kemaren yang menempatkan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan yang baru. Rupanya ada rentetan peristiwa lain yang mengiringi kembalinya Sri Mulyani ke kursi Menteri Keuangan Republik Indonesia ini, yaitu Pemangkasan APBN, kemudian penundaan pencairan DAU bagi beberapa daerah dan isu pemotongan anggaran Sertifikasi guru. Apa yang sebenarnya terjadi? dan benarkah isu-isu yang selama ini berseliweran di Media itu? saya akan coba bercerita tentang dunia “perbendaharaan keuangan” itu dari sudut pandang daerah saya, Barito Kuala.

Bag. I Pemangkasan Anggaran secara umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Secara garis besar APBN memiliki 3 struktur utama yaitu :

    Pendapatan Negara
        Penerimaan Perpajakan
        Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
    Belanja Negara
        Belanja Pemerintah Pusat
        Transfer ke Daerah
    Pembiayaan
        Pembiayaan Dalam Negeri
        Pembiayaan Luar Negeri

Secara sederhana, negara memiliki sumber-sumber penerimaan untuk “modal” bekerja selama setahun yang dirinci dalam PENDAPATAN NEGARA. Kemudian, modal dari PENDAPATAN NEGARA tadi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran setahun yang dirinci dalam BELANJA NEGARA dan PEMBIAYAAN. Itulah yang disusun ke dalam APBN. Kalau mau disederhanakan, mengelola keuangan negara itu misalnya dihitung-hitung kira-kira tahun ini dapat duit 10 juta, lalu berarti nanti kalau mau belanja ya sekitar 10 juta itu.

Bagaimana jika kemudian pendapatan yang dihitung-hitung 10 juta itu cuman ada sekitar 6 juta yang bisa di dapat tahun ini? itulah yang akhirnya mendasari yang namanya APBN-Perubahan. kalau rencananya kita mau beli Sepeda Motor yang seharga 10 juta, terpaksa cari yang murahan sekitar 6 juta saja, biar gak tekor-tekor amat karena perkiraan pendapatannya meleset.

Perhitungan pendapatan negara yang tidak sesuai ekspektasi alias tidak sesuai rencana, menyebabkan pemerintah juga harus menyesuaikan pengeluaran-pengeluarannya. Itulah akhirnya terjadi yang namanya pemangkasan anggaran. Baik di kementerian pusat maupun di Pemerintah Daerah.

Bagaimana dengan APBD di daerah-daerah? Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur APBD terdiri atas:
Anggaran pendapatan, terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
        Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
        Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dari struktur APBD dan APBN diatas, dapat dilihat bahwa ANGGARAN PENDAPATAN APBD merupakan PENGELUARAN / BELANJA NEGARA. Sehingga, jelas bahwa pemangkasan anggaran belanja negara akan menyebabkan berkurangnya anggaran pendapatan APBD di daerah-daerah. So, dengan berkurangnya pendapatan daerah wajar kalau akhirnya setiap daerah mau tidk mau harus mengurangi pengeluaran di Anggaran Belanja nya. Itulah akhirnya APBD-P Batola berkurang 25,64 % dibanding dengan APBD 2016 Murni.

bersambung bagian II, Penundaan Transfer DAU, apakah benar PNS tidak gajian?

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *