Tumbangnya pohon di Halaman BKD dan pengaruhnya terhadap Perda Kab. Batola dan Opini WTP dari BPK RI

20160714_153514Hari ini, kamis 14 juli 2016 telah tumbang sebatang pohon di halaman tengah Gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah Kab. Barito Kuala. Pohon ini roboh pada pukul 15.36 sebagaimana hasil rekaman video yang kami dapatkan dari sumber-sumber terpercaya. Namun dibalik robohnya pohon ini ada beberapa pertanyaan yang wajib diperhatikan, untuk itulah penulis mengambil judul : Tumbangnya pohon di Halaman BKD dan pengaruhnya terhadap Perda Kab. Batola dan Opini WTP dari BPK RI pada Laporan Keuangan Tahun 2015.

Untuk menjawab ini maka penulis akan membatasi pembahasan dalam beberapa hal yaitu :
1. Pengaruh terhadap Peraturan Daerah Kab. Barito Kuala no 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Sat. Pol. PP Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

2. Pengaruh terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan

Baiklah tanpa menunggu waktu lagi berikut saya sampaikan analisa yang dapat saya berikan dalam menjawab 2 pertanyaan tadi. Perlu diketahui saya sendiri adalah pegawai BKD yang sudah mengabdi disini selama lebih kurang 6 tahun dan jawaban berikut mungkin akan sedikit subjektif, namun apapun itu saya sendiri telah berusaha seobjektif mungkin dalam membahas persitiwa ini.

Apakah tumbangnya pohon ini berpengaruh terhaadap Perda No 17 Tahun 2010 sebagaimana tersebut diatas?
Pertama kita bisa melihat dari sisi SOTK yang ada didalam Perda tersebut. Dalam perda ini Struktur Organisasi BKD terdiri dari Pejabat Struktural dan pejabat Fungsional. Pejabat Struktural Eselon II B adalah Kepala BKD, kemudian Esselon III A-nya adalah Sekretaris. dibawah sekretaris ada 3 Sub Bagian yang dipimpin oleh Pejabat Esselon IVa. Selain sekretaris, ada 3 bidang yang dipimpin oleh pejabat Esselon III yaitu Esselon III b. Masing-masing Bidang tadi membawai 2 Sub Bidang, dengan Kepala Sub Bidangnya setara dengan Sub bagian yaitu Esselon IVa.
Selain pejabat Struktural, ada juga Pejabat Fungsional. Pejabat Fungsional adalah PNS yang mengemban suatu jabatan tertentu dan kinerjanya dapat dinilai dari Angka Kredit yang dikumpulkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pejabat Fungsional yang ada saat ini adalah Analis Kepegawaian. Sementara calon pejabat Fungsional lain adalah Pranata Komputer (yang menurut informasi telah mengusulkan Dupak ke Tim Penilai AK Prakom Prov. Kalsel ).
Nah, dari dua jenis Jabatan yang ada di SOTK BKD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 yaitu Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional TIDAK ADA SATUPUN YANG MENYEBUTKAN POHON SEBAGAI SEBUAH JABATAN. Dengan demikian tumbangnya pohon di halaman tengah gedung Kantor BKD adalah TIDAK MELANGGAR PERDA tersebut.

Pertanyaan kedua menganai hubungan Tumbangnya pohon di halaman tengah gedung kantor BKD terhadap opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
Patut untuk diperhatikan bahwa tempat tumbuhnya pohon ini adalah dihalaman tengah gedung kantor. Halaman ini merupakan tanah milik Pemkab Barito Kuala dan tercatat sebagai Aset Tanah BKD. Adapun kemudian tanah ini diuruk pada tahun anggaran 2015 lalu dan nilai perolehan dari Pekerjaan Pengurukan Halaman Tengah Gedung Kantor BKD ini telah di rekaslifikasi ke dalam nilai aset Bangunan Gedung Kantor. Hal ini menyebabkan Nilai Aset bangunan gedung Kantor BKD bertambah dibanding pada Tahun Anggaran 2014 lalu.
Apakah tumbangnya pohon ini berpengaruh terhadap nilai aset BKD? Menurut hemat saya, karena dalam peristiwa ini tidak terkena bangunan gedung kantor lainnya (BKD, red). Maka tidak mengurani nilai aset secara keseluruhan.
Kemudian dilihat dari titik tumbangnya pohon ini, dimana jatuhnya tidak tercabut sampai ke akar, maka tanah urug-kan yang dikerjakan pada Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak berubah sama sekali. Tidak ada tanah yang kekuar atau terlempar keluar halaman, sehingga dapat diyakini bahwa nilai perolehan yang tercatat dalam Neraca Keuangan SKPD BKD Tahun 2015 tersebut masih daapt diakui kebenarannya sampai hari ini.
Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Tumbangnya pohon dihalaman Kantor BKD tersebut tidak merubah nilai aset di BKD dan tidak merubah nilai-nilai yang tercantum dalam neraca BKD sehingga Opini WTP dari BPK RI khusunya untuk SKPD BKD tidak terpengaruh dan tidak merubah opini tersebut karena opininya baru diketahui pada Pemeriksaan Tahun Anggaran 2016 yang baru dinilai pada 2017 nanti.

Kesimpulan
Dari pembahasan diatas dapat disimpukan bahwa peristiwa Tumbangnya pohon di Halaman BKD TIDAK ADA pengaruhnya terhadap Perda Kab. Batola dan Opini WTP dari BPK RI

videonya dapat dilihat disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *