Haruskah Batola menjadi SMARTCITY?

Membaca berita bahwa Pemkot Bandung akan menghibahkan beberapa software smartcity-nya kepada Pemko Banjarmasin, wah terasa bergetar hati ini. Enaknya jadi warga Banjarmasin dan pemerintah kota Banjarmasin, bisa dapat “barang bagus” dengan gratis. hahahaaahha. Lebih lanjut saya pun mencoba menelusuri facebook-nya Ridwan Kamil, sang walkot Bandung yang baik hati ini. Ternyata ada sekitar 15an aplikasi yang terkait dengan melawan KKN yang akan dihibahkan kepada KPK untuk disebarkan diseluruh Indonesia. Ah, kira-kira Kab, Barito Kuala bakal dapat juga gratisannya.hhahahha.

Bandung, sebuah kota yang sudah 2x saya datangi selama hidup saya hingga detik ini. Biasa saja, ramai pastinya. Jelaslah biasa saja, karena saya tidak ber-urusan dengan Pemkot-nya waktu itu, hanya ke Balai Besar Tekstil untuk suatu pengujian. Tapi sepertinya Bandung semakin top saja akibat punya Ridwan Kamil yang menjadikan Bandung sebuah kota yang cerdas berteknologi, layanan berbasis online nya sangat memudahkan masyarakat disana. Pertanyaan intinya jika dikaitkan dengan Kab. Barito Kuala adalah : Haruskan Batola menjadi SMARTCITY?

Ah, menjadi smartcity itu memang sebaiknya IYA, tapi apakah bisa diwujudkan dalam 5 tahun kepemimpinan yang akan datang? saya sendiri masih belum yakin. hahahhaa. Smartcity bagi saya adalah merupakan sebuah budaya, kebudayaan masyakarat modern yang hidup dalam teknologi, hidup dengan kompter, smartphone dan segala macam gatget, dalam dunia online yang tujuannya adalah saling memudahkan antara masyarakat dengan pemerintah daerah-nya.

Jujur saja saya belum bisa membayangkan nenek dan kakek saya di Barambai Muara memegang sebuah smartphone, lalu memencet nomor wajib pajak PBB beliau, lalu mentransfer sejumlah uang via Mobile Banking atau internet Banking disana, masya Allah luar biasa kalau memang nanti bisa seperi itu. Bukan saya melemahkan keinginan untuk itu, tapi menurut alam bawah sadar saya sendiri, ada yang perlu di SMART-kan terlebih dahulu.

Kab. Barito Kuala perlu menjadi SMART-GOVENRMENT terlebih dahulu sebelum (mungkin suatu saat) menjadi SMARTCITY. Dalam tahap seperti sekarang ini, Barito Kuala hanya perlu lebih “mencerdaskan pemerintahan” melalui penggunaan teknologi informasi.

Bagaimana langkah-langkahnya? pertama bereskan yang wajib-wajibnya terlebih dahulu. Seperti SIMDA Keuangan, Simda BMD, masa online-nya cuma se-kota Marabahan saja? Apa tidak kasihan dengan aparat kecamatan yang nun jauh tempatnya itu harus ke Marabahan cuma untuk entri saja? lalu pulang ke Kecamatan minta tanda tangan, balik lagi ke BPKAD untuk menyerahkan berkas-nya. Berapa liter bensin yang terbuang, berapa banyak waktu yang tertinggal dijalan, berapa titik peluh pegawai yang menetes?.

Hanya untuk 1 buah kewajiban ini saja Pemerintah Kab. Barito Kuala belum memberikan akses yang maksimal. Padahal dulu, dulu sekali 2005-2006-2007-2008 17 Kecamatan di Kab. Barito Kuala pernah terhubung dalam 1 jaringan, dengan 10 buah BTS sebagai backbone nya. Tapi sekarang? ah sesuatu yang terlupakan tentu saja bakal hilang, BTS mungkin mirip seperti se-onggok besi tua. Yang tidak jelas apa gunanya. Berdiri tegak melawan angin, berteman kabel UTP/STP yang entah mungkin sudah “pagat lambaran”, menjunjung antena dan radio wifi yang entahlah masih dialiri listrik atau tidak.

Tapi bukan hanya sistem itu yang perlu di “canggih”-kan, the man behind the gun nya pun perlu di “smart” kan, biar jangan salah lagi menentukan jenis belanja, jangan lagi salah rekening, dan jangan ter-salah-salah lainnya. Itulah contoh pertama menuju smart-gov yang saya bisa bayangkan.

Kedua adalah masalah Internet. Jujur saja, sebuah jaringan tidak ada gunanya kalau tidak ada lalu-lintas yang lewat. Seperti sebuah jalan tol, kalau tidak ada mobil atau sepeda motor yang jalan maka rasanya mubazir dibangun jalan itu. Akses internet adalah seperti gula dan madu, yang tentunya menarik setiap orang, khususnya pegawai untuk memanfaatkan jaringan besar yang tadi dibangun. Dengan lalu lintas yang ramai tentu tidak sia-sia rasanya membangun jaringan itu.

Tapi, seperti biasa masalah klasik internet kota Marabahan adalah kecepatan yang luar biasa yang bisa dihadirkan telkom Marabahan. Setahu saya, untuk wilayah perkantoran di Marabahan sudah menggunakan layanan Astinet Telkom, yang lebih baik dan lebih stabil daripada jaman Speedy. Tapi toh tetap saja berasa lambat akibat besarnya kebutuhan, sementara bandwith yang terbeli cuma 10-20 mbps. Tidak masalah dengan 10-20 mbps-nya, cuma karena namanya ASTINET maka pastinya harga-nya bakalan Ya Nabi Salam Alaika.

Seandainya saja jaringan kab. Barito Kuala dibangkitkan kembali, mungkin kita bisa memasang modem-nya Telkom IndiHome di handil bakti, dengan kecepatan yang sama berharga lebih murah, atau dengan harga yang sama bandwith yang lebih besar. Untuk urusan internet telkom, saya masih percaya dengan kondisi di banjarmasin dibandingkan telkom Marabahan. Dan saya sendiri sudah membuktikan bahwa “menbawa sinyal” indihome dari Banjarmasin ke handil bakti, singgah di Sungai Pantai itu sampai ke kantor saya BKD Barito Kuala.

Ah, sudah lah, saya cuma berharap bakal calon bupati dan wakil bupati kab. Barito Kuala tahun 2017-2022 nanti akan memberi perhatian lebih pada yang namanya pemanfaatan Information and Comunication Technology. Mengejar ketertinggalan dari daerah lain pastinya susah kalau membayangkan PAD dan APBD kita, hanya dengan teknologi insya Allah nama Kab. barito Kuala akan berkibar dan bersinar seperti daerah lainnya.

smartciy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *