Revisi UU Pilkada, PNS dan Anggota Legislatif tak perlu mundur

Gedung DPR/MPR
Gedung DPR/MPR

Melihat pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 silam, Pemerintah dan DPR RI patut untuk bercermin. Beberapa daerah tak punya lawan tanding, daerah lain sepi senyap, dibanyak tempat Pilkada tak berasa auranya. Apa yang kurang inilah yang harus diperhatikan untuk pilkada serentak 2017 mendatang. Wacana bahwa Anggota legislatif, pejabat negara, PNS, TNI/POLRI terbuka kesempatan untuk menjadi paslon tanpa kewajiban mundur dari jabatannya sangat menarik untuk dibahas, apa untung ruginya bagi kita khususnya dalam gelaran Pilkada Batola 2017?Marilah kita bedah dan bagi calon-calon peserta Pilkada Batola 2017 dalam beberapa kategori, yaitu : yang free (mantan pejabat, pengusaha), yang ASN (PNS aktif) dan yang Anggota Legislatif (Anggota DPRD Kab maupun Prov).

Bagi kelompok free, alias kelompok mantan-mantan pejabat maupun pengusaha, Pasal dalam UU Pilkada yang mengharuskan PNS maupun Anggota Legislatif mundur dari jabatannya (berhenti) akan sedikit mengurangi tekanan. Artinya mereka yang masih ragu atau setengah hati tidak akan mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada. Otomatis saingan akan sedikit berkurang.

Namun jika Pasal ini dihapuskan maka tekanan akan menjadi lebih besar pada kelompok free ini. Pastinya bakal lebih banyak calon yang maju, yang mengakibatkan perlunya strategi dan kerja yang lebih keras lagi untuk membendung serangan lawan.

Untuk kelompok ASN/PNS Aktif, tentu pasal harus mundur ini benar-benar jadi bahan pertimbangan. Karena ikut pilkada ibarat bermain untung-untungan, bisa menang bisa kalah. Iya kalau menang, kalau kemungkinan terburuk yang datang? kawan-kawan saya bilang “rugi lalu” alias sangat rugi. Bagi PNS yang sudah mencukupi syarat masa kerja 20 tahun dan berumur 50 tahun tentu masih bisa cari selamat dengan mengajukan pensiun dini. Lah, bagaimana bagi ASN yang masih dibawah itu? Aparat PNS yang masih muda enerjik dan punya karir panjang tentung amat sayang kalau harus terpotong akibat ikut pilkada.

Nah, apabila pasal ini dihapuskan, maka tentu akan jadi angin segar bagi ASN aktif, sejatuh-jatuhnya ya kalau kalah bakal kembali jadi PNS. Meskipun mungkin jabatan Esselon yang dulunya disandang akan hilang, toh gaji dan tunjangan sesuai pangkat yang ada masih dinikmati walaupun cuma jadi staf hahahhah dan kalau sudah sampai saat pensiun, masih bisa menikmati uang pensiun bulanan. Bahasa banjar nya yang paling pas itu ” Dalas Ganting mun pagat kada, singgang riut mun rabah kada” ya serugi-ruginya kalah pilkada, gak rugi-rugi banget juga.

Sementara itu untuk anggota Legislatif yang sedang menjabat juga bakal mendapat keuntungan jika tidak harus mundur, sehingga jika tidak terpilih masih bisa kembali ke rumah rakyat alias gedung DPR atau DPRD. Ya, walaupun anggota legislatif masa baktinya cuma 5 tahun, toh sayang kalau harus di PAW akibat mundur waktu pencalonan.

Plus minus penghapusan pasal harus mundur bagi ASN dan Anggota Legislatif tentu saja ada. Apabila wajib mundur, maka yang terjun ke panggung Pilkada tentu yang benar-benar total dan fokus. Sementara apabila tidak harus mundur maka kontestan yang berlaga bakal semakin banyak dan persaingan makin terbuka. Namun yang patut diingat dan diharapkan adalah, banyak ataupun sedikit calon-nya, yang penting masing-masing berkualitas dan memiliki niat tulus untuk membangun daerah, khususnya Kabupaten Barito Kuala yang kita cintai bersama ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *