Laporan Keuangan Berbasis Akrual…apa itu???

Lap Keuangan Berbasis Akrual
Lap Keuangan Berbasis Akrual

Tahun 2015 adalag tahun dimana para “pengurus uang” di lingkup pemda sedang galau galaunya. Karena pada akhir tahun 2015 laporan keuangan yang disajikn dan akan diperiksa oleh BPK sudah harus berbasis akrual. Apa sebenarnya perbedaan antara sistem akuntansi pemerintah yang lama yakni kas menuju akrual dan berbasis akrual? Jangan tanya saya. Saya juga bingung hahaha tapi ya sudah lah, karena PP 71 Tahun 2010 sudah mengamanatkan dan meski sudah ditunda-tunda toh pada akhirnya kita tidak dapat mengelak lagi dan mesti menjalani apa itu yang namanya laporan keuangan berbasis akrual.

Kali ini saya tidak membahas mengenai bagaimana sih maksudnya laporan keuangan berbasis akrual itu dan bagaiaman sih menyusunnya. Pertama karena saya tidak bertugas menyusunnya dan kedua saya sendiri sama sekali tidak memahami wkakwkakwka

Yang perlu saya ceritakan disini adalah sebuah pemikiran sayaa sejak lama semenjak gembar gembornya akrual akrual akrual itu, yaitu buat apa sih pemerintah membuat suatu aturan baik itu undang2, pp atau permen2 baru sehingga pemerintah daerah harus merubah bentuk daripada laporan akhir tahun nya itu harus berbasis akrual?

Tadi siang ceritanya saya baru mendengar langsung dari seseorang yang berkaitan langsung dengan peraturan-peraturan tsb yaitu seorang pejabat di direktorat jenderal bina keuangan daerah kementerian dalam negeri. Kebetulan dalam diklat bendahara keuangan daerah yang saya ikuti di BPSDM kemendagri yang saya ikuti dari tgl 6 smpai 12 maret nanti salah satu narasumbernya adalah beliau.

Meskipun mata diklat yang beliau ajarkan adalah mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran namun pada sesi sesi akhir beliau cukup banyak mengupas masalah lapkeu berbasis akrual ini. Beberapa daerah memang sudah 2 tahunan menggunakan lapkeu berbasis akrual ini namun sebagia besarnya lagi baru akan menyajikan pada tahun ini. Namanya sesuatu yang baru tentu saja akan banyak kesulitan dan kebingungan yang melanda pemda.

Menurut cerita beliau, lapkeu pemda berbasis akrual ini lahir dari keinginan supaya lapkeu pemda ini seperti dalam perusahaan-perusahaan swasta. Karena memang perusahaan swasta kebijakan akuntansinya memang sudah berbasis akrual. Tapi tentu saja perusahaan2 ini punya tujuan mengapa lapkeu mereka berbasis akrual.

Perusahan2 swasta tsb memerlukan lapkeu berbasis akrual untuk menunjukan aset mereka secara jelas dan pasti jumlah aset mereka. Kenapa mereka memerlukan itu? Perusahaan itu bukan seperti pemda yang setiap tahun pasti dapat dana dari pemerintah pusat. Perusahaan perlu mencari duit sendiri untuk menghidupi diri sendiri. Laporan keuangan yang berbasis akrual akan menyajikan laporan keadaan perusahaan secara lengkap dan jelas, sehingga mereka bisa menunjukan diri pada investor maupun calon investor mereka inilah aset mereka. Meskipun suatu saat keadaan perusahaan sedang turun, mungkin sedang menanggung kerugian, setiap saat akan dapat diketahui posisi aset mereka seperti apa. Hal ini akan jadi bahan pemikiran bagi calon2 investor mereka. Apakah masih mungkin membantu dan berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Ketika misalnya aset perusahaan tsb adalah 10 milyar, investor masih berani memasukan dananya kesana karena dihitung-hitung meskipun pada akhirnya perusahaan jatuh dan ambruk, modal mereka masih kembali karena asetnya masih 10 M, mungkin tinģgal dijual dan hasilnya bisa mengembalikan modal investor yang sudah ditanam.

Lalu apa hubungannya dengan pemda? Apa mungkin pemda bisa bangkrut dan apa mungkin aset pemda bisa dijual seperti perusahaan begitu? Tidak..ini bukan masalah untung rugi atau aset yang bisa dijual. Tetapi lebih pada tujuan untuk dapat mengetahui dan menilai apakah penggunaan dana ApBd benar-benar untuk masyarakat. Contoh sederhana : pemda memiliki mobil ambulan. Namanya mobil tentu saja memiliki masa manfaat dan penyusutan. Anggaplah harganya 100 juta dan penyusutan 10 juta pertahun. Dengan demikian maka diperkirakan 10 tahun lagi ambulan akan kehilangan masa manfaat alias gak bisa dipakai lagi. Namun pemda tentu menganggarkan yang namanya biaya servis. Biaya service ini akan dilihat apakah nilainya lebih besar dari akumulasi penyusutannya. Jika tadi penyusutannya 10 juta pertahun maka kalau pemda mengganggarkan 12 juta service pertahun artinya pemda berusaha memperpanjang usia manfaat dari mobil ambulan ini. Dari sini terlihat bahwa pemda berusaha melayani masyarakat dengan baik, berusaha agar mobilnya selalu prima selalu baik dan selalu siap digunakan untuk kebutuhan masyarakat.

Ya itu hanya contoh kecil dari besarnya dana yang ada di APBD. Yang dananya bersumber dari masyarakat dan apakah sudah digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan masyarakat juga. Karena yang namanya pemerintah, termasuk aparatur sipil negara didalamnya adalah pelayan masyarakat. Jadi memang sewajarnyalah masyarakat dapat mengetahui dan menilai dari besarnya APBD itu apakah memang untuk kesejahteraan mereka secara kualitatif maupun kuantitatif.

Itulah sedikit pencerahan yang saya dapat mengapa sih lahir aturan bahwa lapkeu pemda itu harus berbasis akrual.

(Diketik via hp samsung j2 di kamar 212 BPSDM Kemendagri 8 maret 2016 jam 20.00 wib)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *