Bagaimana menjadi Bendahara Pengeluaran di Pemkab Batola?

Bagi anda yang ingin menjadi seorang bendahara pengeluaran di Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat membaca panduan sederhana ini sebagai bahan awal membantu memahami proses dan tupoksi seorang Bendahara Pengeluaran di SKPD. artikel ini bukan panduan khusus, hanya sekedar sharing untuk membuka wawasan supaya ketika ditunjuk sebagai bendahara sudah siap untuk bekerja. Hal pertama yang harus diketahui adalah tentang DPA alias Dokumen Pelaksanaan Anggaran. DPA diperoleh pada awal tahun setelah melalui pembahasan antara Pihak Eksekutif dengan Legislatif/DPRD. Bendahara bisa saja tidak perlu turut campur dalam penyusunan DPA SKPD, dan tinggal menunggu masak-nya saja. DPA akan menjadi pedoman bagi bendahara dalam mengatur Arus Keluar nya duit di SKPD.

Dalam DPA, selain kode-kode rekening kegiatan beserta jumlah dana nya, juga patut diperhatikan “Anggaran Kas”nya. Secara sederhaana, anggaran kas adalah “kapan waktu boleh dipakainya dana untuk kegiatan tersebut”.

Dalam DPA ada yang namanya Belanja Langsung, ada yang namanya Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak langsung (BTL) adalah GAJI dan TUNJANGAN DAERAH sedangkan Belanja langsung (BL) adalah belanja lain misalnya ATK, CETAKAN & PENGGANDAAN serta Kegiatan lainnya.

Bagaimana proses “cairnya” duit ke SKPD? kita akan kupas satu per satu. Sebelumnya perlu dipahami bahwa dalam proses pencairan dana ada yang melalui LS (langsung) dan GU (ganti uang). Untuk belanja LS biasanya adalah GAJI, TUNJANGAN DAERAH dan PENCAIRAN KONTRAK PIHAK KE-3 / REKANAN. Sedangkan sisanya dibayar dengan metode GU atau GANTI UANG.

  1. GAJI dibayarkan dengan metode LS. Prosesnya adalah bendahara mengeluarkan SPP dan SPM LS beserta kelengkapan lainnya, kemudian dibawa ke BPKAD untuk selanjutnya BPKAD memproses dan mengeluarkan SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. SP2D kemudian dimasukkan ke BANK (KALSEL) sehingga BANK kemudian melakukan pemindahbukuan Dana dari Kas Umum Daerah ke Rekening SKPD, kemudian dari Rek SKPD langsung dimasukkan ke rekening masing-masing PNS atau diambil tunai oleh Bendahara Gaji SKPD untuk dibagi secara manual langsung ke PNSnya.
  2. TUNJANGAN juga dibawarkan dengan metode LS. bendahara mengeluarkan SPP dan SPM LS beserta kelengkapan lainnya untuk diserahkan ke BPKAD. Pihak BPKAD kemudian melakukan penelitian berkas, baru menyetujui dan mengeluarkan SP2D. SP2D ini kita ambil lalu dimasukkan ke Bank (biasanya Bank Kalsel), barulah Bank melakukan pemindahbukuan dana dari RKUD Batola ke Rek SKPD. Dana tsb lalu kita ambil dengan menggunakan cek sejumlah total TUNDA – Pajak PPH 21 nya. Barulah duitnya kita bagikan ke rekan-rekan PNS yang berhak menerimanya.
  3. UP/GU bersambung….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *